Jawa – Operasi militer gabungan aparat TNI–Polri diduga menewaskan sejumlah warga sipil, melukai lainnya, serta memicu gelombang pengungsian di Distrik Kemburu, kuhsusnya kampung makuma, dan kampung Nilome Kabupaten Puncak, pada Selasa (14/4/2026) sekitar pukul 05.00 WIT.
Informasi yang dihimpun dari lapangan menyebutkan, operasi militer tersebut diduga telah dimulai sejak Senin (13/4), TNI bergerak dari distrik gigobak ketika sejumlah aparat TNI melakukan pergerakan darat secara diam-diam pada malam hari, melintasi Distrik Magebume menuju distrik Kemburu.
Pergerakan aparat tidak diketahui oleh warga setempat. Namun, pada keesokan harinya, warga menemukan jejak sepatu TNI di ruas jalan Gigobak–Nigilome, Distrik Magebume. Temuan ini menimbulkan kecurigaan adanya mobilisasi aparat menuju wilayah sipil setempat.
Seorang hamba Tuhan dari Distrik Magebume, yang meminta identitasnya dirahasiakan mengatakan, aparat diduga berjalan pada malam hari saat warga sedang beristirahat.
“Tentara berjalan malam dari Gigobak lewat Nigilome ke Kemburu. Masyarakat tidak tahu karena mereka sedang tidur. Pagi harinya kami melihat jejak sepatu di jalan berlumpur, dan kami menduga itu TNI,” ujar Hamba Tuhan Rabu (15/4).
Ia menjelaskan bahwa Distrik Magebume dan Kemburu merupakan wilayah sipil, termasuk lokasi penampungan pengungsi dari Pogoma. Sementara itu, kelompok TPNPB disebut berada di wilayah Pogoma.
Namun demikian, aparat diduga melakukan penyisiran di wilayah sipil distrik kemburu tanpa kepastian keberadaan pihak yang menjadi target operasi.
“Tanpa memastikan keberadaan OPM, aparat langsung melakukan penyerangan terhadap rumah-rumah warga sipil di Kemburu. Kami mencatat sekitar sembilan orang warga menjadi korban, katanya. Jumlah korban dengan total korban warga sipil lebih dari 10 orang. Akibat kejadian tersebut, warga sipil dari Distrik Kemburu dilaporkan mengungsi dan menyebar ke sejumlah wilayah, di antaranya Magebume, Sinak, Mulia, hingga Bina. Kondisi ini menyulitkan proses pendataan dan pemantauan keberadaan para pengungsi.
Selain operasi darat, warga juga melaporkan keterlibatan sedikitnya empat unit helikopter. Aktivitas pengeboman diduga terjadi di wilayah Pogoma (Kampung Guamo) dan Kemburu, yang menyebabkan kerusakan rumah warga, hilangnya ternak, serta trauma di tengah masyarakat. Hingga kini, jenis bahan peledak yang digunakan belum dapat dipastikan.
Seorang warga lainnya menyebut Distrik Kemburu merupakan lokasi penampungan pengungsi, namun tetap menjadi sasaran operasi militer.
“Distrik Kemburu adalah tempat pengungsian dari Pogoma. Aparat mengetahui hal itu, tetapi tetap melakukan operasi militer hingga jumlah korban sipil belum bisa dipastikan,” ujarnya.
Warga juga menduga sebagian aparat tidak memahami medan operasi, sehingga kemungkinan terdapat pihak yang memandu pergerakan menuju lokasi.
Masyarakat setempat mendesak Panglima TNI, Kapolri, Presiden, serta para pemangku kepentingan untuk segera menghentikan operasi militer yang dinilai tidak mempertimbangkan aspek hak asasi manusia (HAM) dan hukum.
Seorang tokoh adat dari Sinak meminta pemerintah daerah dan DPRK turun langsung ke lapangan guna memastikan kondisi sebenarnya.
“Kami berharap pemerintah daerah dan DPRK turun langsung agar kejadian ini tidak dianggap hoaks. Kami melihat langsung, tetapi di media disebut lain. Ini sangat menyakitkan,” tegasnya.
PERNYATAAN SIKAP MAHASISWA PUNCAK JAYA IPMAPUJA SE-JAWA BALI
SEBAGAI BERIKUT:
TUNTUTAN POIN-POIN PENTING UNTUK NKRI
1. KAMI MAHASISWA SE-INDONESIA PEDULI KABUPATEN PUNCAK TEGAS MENGUTUK TINDAKAN APARAT TNI/POLRI, BAIK ORGANIK MAUPUN NON-ORGANIK, YANG DIDUGA MELAKUKAN PEMBUNUHAN TERHADAP WARGA SIPIL YANG TIDAK BERSALAH.
TINDAKAN TERSEBUT MERUPAKAN PELANGGARAN HAM BERAT SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 39 TAHUN 1999 TENTANG HAK ASASI MANUSIA DAN UU NO. 26 TAHUN 2000 TENTANG PENGADILAN HAM, SERTA DAPAT DIJERAT DENGAN PASAL 338 KUHP (PEMBUNUHAN) DAN PASAL 340 KUHP (PEMBUNUHAN BERENCANA).
2. KAMI MENGECAM KERAS TINDAKAN KEKERASAN YANG DI LAKUKAN OLEH TNI TERHADAP WARGA SIPIL DI DISTRIK KEMBURU, KAB. PUNCAK MENGAKIBATKAN KORBAN JIWA 10 WARGA SIPIL DAN 7 ORANG LUKA-LUKA DI DISTRIK KEMBURU KAB.PUNCAK, PAPUA TENGAH, YANG JUGA MELANGGAR PASAL 351 KUHP (PENGANIAYAAN)DAN PASAL 359 KUHP (KELALAIAN YANG MENYEBABKAN KEMATIAN).
3. KAMI MAHASISWA MENUNTUT BAHWA TINDAKAN TIDAK MEMANUSIAWI DI LAKUKANOLEH TNI INI BENAR BENAR MELANGGAR PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK SEBAGAIMANA DIATUR DALAM UU NO. 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DAN UU NO. 35 TAHUN 2014 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.
4. KAMI MAHASISWA MENEGASKAN BAHWA WARGA SIPIL HARUS DILINDUNGI SEBAGAIMANA PRINSIP HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL, SERTA DIJAMIN DALAM UUD 1945 PASAL 28A DAN 28D TENTANG HAK HIDUP DAN PERLINDUNGAN HUKUM. NAMUN TINDAKAN TNI DILUAR DARI ATURAN UNDANG UNDANG YANG BERLAKU DI REPUBLIC INI.
5. KAMI MENUNTUT NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA UNTUK SEGERA MENGUSUT TUNTAS SELURUH KASUS PELANGGARAN HAM TERHADAP WARGA SIPIL DI KABUPATEN PUNCAK DAN SELURUH TANAH PAPUA.
6. KAMI MENUNTUT PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA UNTUK MENGHENTIKAN OPERASI MILITER DI WILAYAH SIPIL SERTA MENARIK SELURUH PASUKAN DEMI MENCEGAH PELANGGARAN HAM LEBIH LANJUT.
7. KAMI MENUNTUT NEGARA UNTUK BERTANGGUNG JAWAB ATAS JATUHNYA KORBAN JIWA DAN LUKA-LUKA, SESUAI DENGAN PRINSIP PERLINDUNGAN WARGA NEGARA DALAM UUD 1945.
8. KAMI MEMINTA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA UNTUK MEMERINTAHKAN PANGLIMA TNI AGAR MEMPROSES SECARA HUKUM OKNUM YANG TERLIBAT, SESUAI HUKUM YANG BERLAKU TANPA PANDANG BULU.
9. KAMI MENDESAK KOMNAS HAM RI UNTUK SEGERA MELAKUKAN INVESTIGASI
LANGSUNG DI KABUPATEN PUNCAK GUNA MEMASTIKAN KEADILAN BAGI PARA KORBAN.
10. KAMI MEMINTA PENARIKAN MILITER DARI WILAYAH-WILAYAH SIPIL DEMI MENJAMIN;KESELAMATAN MASYARAKAT.
11. NEGARA REPOBLIK INDONESIA SEGERA MEMBUKAAKSES KEMANUSIAAN TANPA
HAMBATAN BAGAI LEMBAGA NASONAL DAN INTERNASONAL KHUSUNYA DI PAPUA,
INTERNATIONAL COMMITTEE OF THE RED CROSS(ICRC)
12. KOMITE PALANG MERAH NASIONAL UNTUK MEMBERIKAN BANTUAN DARURAT,
PERLINDUNGAN, LAYANAN KESEHATAN, DAN KEBUTUHAN DASARA BAGI WARGA SIPIL YANG MENGUNGSI DI TANAH PAPUA.
13. PEMERINTAH INDONESIA, SEBAGAI BAGIAN DARI KOMUNITAS, GLOBAL DAN MEMILIKI PERAN DALAM SISTIM HAM INTERNASONAL, SEGERA MEMBERIKAN AKSES KEPADA
MEKANISME PERSERIKATAN BANGSA BANGSA, OFFLCE OF THE UNITED NATIONS HIGH
COMMISSIONER FOR HUMAN RIGHTS (OHCHR).
14. NEGARA HARUS MEMBUKAAKSES MEDIA NASONAL DAN ITERNASONAL GUNA
MEMPUBLIKASIKAN INFORMASI YANG AKURAT DAN TRANSPARAN.
15. HENTIKAN PROPOGANDA ISU KONFLIK DI KABUPATEN PUNCAK DI DISTRIK KEBRU
DAN POGOM.
16. STOP KRIMINALITAS TERHADAP MASYARAKAT `SIPIL DI KAPUPATEN PUNCAK DAN
PUNCAK JAYA.
(Rilis IPMAPUJA SE-JAWA BALI)
Comment