JAYAPURA, Papuawone.com – Menjelang pelaksanaan Musyawarah Daerah (Musda) Partai Demokrat Provinsi Papua Pegunungan, Sekretaris Insan Muda Demokrat Indonesia (IMDI) Papua Pegunungan, Bayam Keroman, S.T., mengingatkan seluruh kader dan pimpinan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di delapan kabupaten agar memahami mekanisme baru pemilihan ketua DPD sesuai Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
Bayam meminta para pimpinan DPC tidak terburu-buru mengeluarkan rekomendasi dukungan terhadap bakal calon ketua DPD sebelum memahami ketentuan yang berlaku pasca-Kongres V Partai Demokrat periode 2020–2025.
Menurutnya, mekanisme pemilihan ketua DPD saat ini berbeda dengan ketentuan pada Kongres I hingga IV, ketika suara mayoritas dalam Musda menjadi faktor utama penentu kepemimpinan di tingkat daerah.
Ia menjelaskan, terdapat tiga poin penting dalam mekanisme baru yang perlu dipahami seluruh kader.
Pertama, Musda hanya berwenang mengusulkan maksimal tiga nama bakal calon ketua DPD yang memenuhi persyaratan dukungan minimal 20 persen.
Kedua, penentuan calon terpilih dilakukan melalui mekanisme Tim Tiga di tingkat Dewan Pimpinan Pusat (DPP), yang terdiri atas Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, dan Kepala Badan Pembinaan Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (BPOKK), melalui tahapan uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test.
Ketiga, suara terbanyak dalam Musda bukan lagi menjadi penentu mutlak. Hasil Musda menjadi bagian dari proses pengajuan calon ke tingkat pusat, sedangkan keputusan penetapan ketua DPD tetap berada di tangan DPP.
“Seluruh kader harus memahami aturan ini dengan baik. Jangan sampai ada manuver politik yang justru merugikan organisasi karena tidak memahami mekanisme yang telah ditetapkan partai,” ujar Bayam.
Waspadai Manuver Politik dan Calon Boneka
Bayam juga mengingatkan agar proses menjelang Musda tidak dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk mendorong calon yang hanya menjadi alat kepentingan kelompok lain.
Ia menegaskan, Partai Demokrat harus menjadi ruang perjuangan politik yang mengedepankan integritas, loyalitas, rekam jejak, dan kapasitas kepemimpinan, bukan arena transaksi kepentingan.
“Partai Demokrat bukan tempat pegadaian, hentikan manuver ke rumah orang lain,” tegasnya.
Menurut Bayam, pemilihan ketua DPD harus dilakukan secara matang dengan mempertimbangkan kemampuan calon dalam membangun konsolidasi organisasi, memperkuat kaderisasi, serta menjaga soliditas partai di seluruh wilayah Papua Pegunungan.
Apresiasi Kinerja Plt Ketua DPD
Dalam kesempatan tersebut, Bayam turut menyoroti kinerja Pelaksana Tugas (Plt.) Ketua DPD Partai Demokrat Papua Pegunungan, Dr. Ones Pahabol, S.E., M.M.
Ia menilai, di bawah kepemimpinan Ones Pahabol, Partai Demokrat mampu mencatatkan capaian politik pada periode pemilihan 2024–2029, di antaranya memperoleh satu fraksi di DPR Papua Pegunungan, mengantarkan dua kader menjadi bupati dan satu kader menjadi wakil bupati, serta menjadi bagian dari koalisi pemerintahan saat ini.
Menurutnya, capaian tersebut patut menjadi bahan evaluasi bagi seluruh kader dalam menentukan arah kepemimpinan partai ke depan.
Meski demikian, ia menegaskan bahwa proses Musda harus tetap berjalan sesuai aturan organisasi, dengan mengutamakan kualitas kepemimpinan dan kepentingan partai di atas kepentingan pribadi maupun kelompok.
Panitia Diminta Segera Tetapkan Jadwal Musda
Bayam juga meminta panitia penyelenggara segera menetapkan tanggal dan lokasi pelaksanaan Musda agar seluruh kader dari delapan kabupaten dapat mempersiapkan kebutuhan organisasi secara maksimal.
Ia mengajak seluruh kader menjadikan pengalaman Musda sebelumnya sebagai pelajaran berharga, termasuk proses kepemimpinan yang pernah melahirkan tokoh-tokoh politik Papua seperti almarhum Lukas Enembe dan Riky Ham Pagawak.
Menurutnya, dinamika dalam pemilihan kepemimpinan merupakan hal yang wajar dalam organisasi politik. Namun, persaingan tersebut tidak boleh berkembang menjadi konflik yang merusak persaudaraan dan persatuan kader.
“Jangan bawa Partai Demokrat ke ladang pembantaian politik. Kita harus memilih pemimpin yang benar-benar memiliki bukti kinerja dan ketokohan yang jelas,” tutup Bayam Keroman.
Ia berharap pelaksanaan Musda Partai Demokrat Papua Pegunungan dapat berlangsung secara demokratis, bermartabat, dan sesuai AD/ART, sekaligus menghasilkan pemimpin yang mampu memperkuat organisasi serta memperjuangkan aspirasi masyarakat di delapan kabupaten.
(Redaksi Papuawone.com)
Comment