SENTANI, PW – Pemerintah Kabupaten Jayapura secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi (SE) 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Kegiatan pencanangan tersebut berlangsung di Hotel HoreX, Sentani, Kabupaten Jayapura, Kamis (11/6/2026).
Pencanangan Sensus Ekonomi 2026 menjadi momentum penting dalam mendukung penyediaan data statistik yang akurat dan komprehensif guna menggambarkan kondisi perekonomian nasional maupun daerah. Kegiatan ini dihadiri oleh unsur pemerintah daerah, BPS, pelaku usaha, serta berbagai pemangku kepentingan lainnya.
Wakil Bupati Jayapura, Haris Richard S. Yocku, S.H., dalam sambutannya menegaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 merupakan program strategis nasional yang memiliki peran sangat penting dalam memotret kondisi perekonomian Indonesia secara menyeluruh, termasuk perkembangan ekonomi di Kabupaten Jayapura.
“Data yang dihasilkan melalui sensus ekonomi ini akan menjadi potret utuh perekonomian Indonesia, termasuk wajah perekonomian di Bumi Khenambay Umbay yang kita cintai,” ujar Haris Yocku.
Menurutnya, keberadaan data yang akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi utama dalam merumuskan berbagai kebijakan pembangunan daerah. Pemerintah Kabupaten Jayapura menyadari bahwa data bukan sekadar angka statistik, melainkan aset strategis yang menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
“Berbagai kebijakan pembangunan, program pemberdayaan UMKM, hingga strategi peningkatan investasi hanya dapat disusun secara tepat apabila didukung oleh data yang valid dan terpercaya,” katanya.
Haris juga mengajak seluruh elemen masyarakat, pelaku usaha, serta instansi terkait untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan informasi yang benar dan lengkap kepada petugas sensus. Partisipasi aktif masyarakat dinilai sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan sensus dalam menghasilkan data berkualitas.
Ia menambahkan, hasil Sensus Ekonomi nantinya akan menjadi dasar bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih tepat sasaran, mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), meningkatkan iklim investasi, serta memperkuat daya saing daerah di tengah dinamika ekonomi global.
Sementara itu, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 oleh BPS bertujuan untuk memperbarui data seluruh aktivitas usaha non-pertanian di Indonesia. Data yang dikumpulkan akan memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur, karakteristik, dan perkembangan dunia usaha yang menjadi motor penggerak perekonomian nasional maupun daerah.
Melalui pencanangan ini, Pemerintah Kabupaten Jayapura menunjukkan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai langkah strategis menuju perencanaan pembangunan yang berbasis data, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Dengan data yang kuat, kita dapat merancang masa depan Kabupaten Jayapura yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera,” tutup Haris Yocku.
(Redaksi Papua Wone)
Comment