JAYAPURA, Papuawone.com – Percepatan pembangunan infrastruktur di Tanah Papua membutuhkan langkah konkret untuk membuka berbagai hambatan yang selama ini memperlambat pembangunan. Persoalan regulasi, pendanaan, koordinasi hingga kondisi keamanan menjadi sejumlah isu yang perlu segera ditangani secara bersama.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (KEPPOKP), Velix Vernando Wanggai, saat dikonfirmasi awak media usai menghadiri Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Pengembangan Kewilayahan Papua bersama Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), yang berlangsung di Kantor Gubernur Papua, Jumat (18/9/2026).
Velix mengatakan, rapat koordinasi tersebut menjadi momentum penting untuk mengidentifikasi secara langsung berbagai persoalan yang masih menjadi hambatan pembangunan di Tanah Papua.
Menurutnya, forum yang melibatkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut memberikan ruang bagi gubernur, wakil gubernur, bupati dan wali kota di Tanah Papua untuk menyampaikan kondisi riil pembangunan di wilayah masing-masing.
“Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua memberikan apresiasi atas digelarnya rapat koordinasi percepatan pembangunan infrastruktur dan pengembangan kewilayahan ini,” kata Velix di Jayapura.
Ia menjelaskan, masukan dari pemerintah daerah sangat penting karena karakteristik Papua berbeda dengan wilayah lain di Indonesia. Kondisi geografis, sebaran penduduk serta keterbatasan akses membuat pembangunan infrastruktur membutuhkan pendekatan yang lebih adaptif sesuai kondisi masing-masing wilayah.
Regulasi Dinilai Masih Menjadi Sumbatan
Velix mengungkapkan, salah satu persoalan yang mengemuka dalam rapat koordinasi tersebut adalah regulasi. Sejumlah ketentuan dinilai perlu disesuaikan agar pelaksanaan pembangunan di Papua dapat berjalan lebih cepat dan sesuai dengan karakteristik wilayah.
“Ini mengalami seperti sumbatan yang kami peroleh. Ada sumbatan yang juga disadari di level nasional yang harus dipecahkan, terutama pada level regulasi,” ujarnya.
Menurut Velix, relaksasi terhadap sejumlah regulasi perlu dipertimbangkan, termasuk regulasi yang berkaitan dengan dukungan pendanaan dan pembangunan jaringan jalan yang menghubungkan pusat-pusat wilayah dengan kampung-kampung serta kawasan di sekitarnya.
Ia menilai pembangunan tidak cukup hanya diarahkan pada proyek infrastruktur berskala besar. Konektivitas dari pusat pemerintahan hingga ke kampung-kampung juga harus menjadi bagian penting dari strategi pembangunan.
“Yang dibutuhkan bukan hanya proyek besar, tetapi bagaimana konektivitas antarkawasan sampai ke kampung-kampung bisa dibangun secara berkelanjutan,” jelasnya.
Balai Teknis Diminta Perkuat Koordinasi
Selain regulasi, Velix menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah. Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus disusun dalam satu kerangka yang terintegrasi agar tidak terjadi perbedaan prioritas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Salah satu hal yang menjadi perhatian adalah koordinasi kepala-kepala balai teknis yang menangani pembangunan jalan dengan pemerintah daerah.
“Misalnya tadi para bupati menyampaikan pentingnya koordinasi. Kepala-kepala balai yang mengelola pembangunan jalan harus berkoordinasi dengan gubernur, bupati dan wali kota,” katanya.
Koordinasi tersebut, lanjut Velix, diperlukan sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, termasuk dalam menentukan ruas jalan prioritas, kesiapan lahan, proses pengadaan barang dan jasa, hingga kejelasan pihak yang mengelola dan melaksanakan proyek.
Dengan koordinasi yang lebih baik, pembangunan jalan diharapkan tidak berjalan secara sektoral, tetapi menjadi bagian dari strategi pembangunan kewilayahan yang saling terhubung.
Infrastruktur dan Keamanan Saling Berkaitan
Velix juga mengingatkan bahwa percepatan pembangunan infrastruktur di sejumlah wilayah Papua tidak dapat dilepaskan dari kondisi keamanan.
Menurutnya, pemerintah perlu memastikan setiap kebijakan dan langkah teknis pembangunan mempertimbangkan situasi keamanan di masing-masing wilayah.
“Ada keterkaitan yang jelas antara langkah-langkah untuk percepatan pembangunan secara teknis dan operasional dengan suasana keamanan di wilayah tertentu,” ujarnya.
Karena itu, koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan para pemangku kepentingan terkait perlu diperkuat agar pembangunan dapat berjalan efektif tanpa mengabaikan kondisi di lapangan.
Velix berharap rapat koordinasi tersebut tidak berhenti pada penyampaian aspirasi, tetapi dapat menghasilkan langkah konkret untuk membuka berbagai hambatan pembangunan di Tanah Papua.
Mulai dari penyederhanaan atau penyesuaian regulasi, dukungan pembiayaan, kesiapan lahan, penguatan koordinasi hingga pemetaan kondisi keamanan, seluruh persoalan tersebut dinilai perlu ditangani secara terpadu.
“Yang paling penting adalah bagaimana hasil koordinasi ini diterjemahkan menjadi langkah konkret. Papua membutuhkan pembangunan yang terintegrasi, dari pusat wilayah hingga kampung-kampung,” pungkasnya.(Redaksi)
Comment