JAYAPURA, Papuawone.com – Anggota Komisi XIII DPR RI dari Daerah Pemilihan Papua, Tonny Tesar, menegaskan bahwa Majelis Rakyat Papua (MRP) merupakan pilar utama sekaligus roh dalam pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua. Karena itu, ia berkomitmen memperjuangkan kepastian alokasi anggaran yang memadai agar MRP dapat menjalankan fungsi dan kewenangannya secara maksimal.
Pernyataan tersebut disampaikan Tonny Tesar saat bertemu dengan Wakil Ketua MRP, Max Abner Ohee, S.IP., bersama jajaran anggota MRP di Kota Jayapura, Rabu (5/8/2026).
Dalam pertemuan itu, jajaran MRP menyampaikan berbagai tantangan yang selama ini dihadapi, terutama terkait keterbatasan anggaran yang dinilai menghambat pelaksanaan tugas lembaga sebagai representasi kultural Orang Asli Papua (OAP). Menurut MRP, dukungan anggaran yang memadai menjadi kebutuhan mendesak agar lembaga tersebut mampu menjalankan fungsi perlindungan, pemberdayaan, dan pengawasan sebagaimana diamanatkan dalam Otonomi Khusus.
Wakil Ketua MRP, Max Abner Ohee, mengapresiasi kunjungan Tonny Tesar yang dinilai menjadi bentuk perhatian nyata terhadap keberlangsungan peran MRP di Tanah Papua.
“Kami menyampaikan terima kasih kepada Bapak Tonny Tesar yang telah datang dan mendengar langsung berbagai harapan serta persoalan yang dihadapi MRP sebagai lembaga kultur Orang Asli Papua,” ujar Max.
Selain menyampaikan berbagai persoalan kelembagaan, MRP juga menyerahkan 12 rancangan pokok pikiran kepada Tonny Tesar. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi bahan perjuangan dalam penyusunan Peraturan Pemerintah sebagai aturan pelaksana Otonomi Khusus, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak masyarakat adat dan Orang Asli Papua.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Tonny Tesar menegaskan bahwa keberadaan MRP tidak boleh diposisikan hanya sebagai pelengkap dalam sistem pemerintahan Otsus Papua. Menurutnya, tanpa MRP yang kuat, tujuan utama Otonomi Khusus untuk melindungi dan memberdayakan Orang Asli Papua akan sulit diwujudkan.
“MRP jangan sampai terabaikan. Lembaga ini adalah roh dari pelaksanaan Otonomi Khusus Papua. Jika rohnya tidak kuat, maka implementasi Otsus tidak akan berjalan sebagaimana mestinya dan perlindungan terhadap hak-hak Orang Asli Papua juga tidak akan tercapai secara optimal,” tegas Tonny.
Politisi asal Papua itu memastikan akan mengawal agar pengaturan mengenai alokasi anggaran MRP dimuat secara tegas dalam mekanisme perencanaan dan penganggaran pemerintah. Menurutnya, kepastian anggaran merupakan syarat penting agar MRP memiliki kapasitas yang memadai dalam menjalankan fungsi perlindungan, pengawasan, serta pengawalan pelaksanaan Otonomi Khusus di seluruh Tanah Papua.
Tonny berharap sinergi antara DPR RI dan MRP terus diperkuat sehingga berbagai aspirasi masyarakat adat Papua dapat diakomodasi dalam setiap kebijakan pemerintah, sekaligus memperkuat implementasi Otonomi Khusus yang berpihak pada kepentingan Orang Asli Papua.(Redaksi)
Comment