Jayapura, Papuawone.com – Anggota DPR RI Daerah Pemilihan Papua Pegunungan, Roberth Rouw, membantah informasi yang beredar di media sosial terkait upaya pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi Papua Utara yang disebut-sebut bertujuan untuk mengantarkannya menjadi Gubernur Papua Utara.
Menurut Roberth, informasi tersebut merupakan hoaks yang sengaja dibangun oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Ia menegaskan bahwa jabatan kepala daerah, baik bupati maupun gubernur, merupakan hak masyarakat melalui proses demokrasi, bukan ditentukan oleh keinginan pribadi ataupun kelompok tertentu.
“Saya kira masyarakat Papua sudah sangat cerdas menyikapi hal-hal seperti ini, sehingga tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang tidak benar. Namun saya tetap mengimbau seluruh masyarakat untuk menjaga keamanan dan kedamaian serta tidak mudah percaya terhadap informasi hoaks yang disebarkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, karena dampaknya tidak baik bagi kehidupan bermasyarakat,” ujar Roberth Rouw di Jayapura, Jumat (31/7).
Wakil Ketua Komisi V DPR RI itu menjelaskan bahwa perjuangan pembentukan DOB Papua Utara merupakan amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Otonomi Khusus Papua. Menurutnya, pembentukan Papua Utara merupakan bagian dari upaya mempercepat pemerataan pembangunan dan meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
Roberth menegaskan bahwa perjuangan yang dilakukan saat ini semata-mata untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di wilayah adat Saireri, bukan untuk kepentingan politik pribadi.
“Tentunya kami sebagai anak adat Saireri sangat berharap DOB Papua Utara segera terwujud. Kami terus berupaya agar pemekaran ini dapat memperpendek rentang kendali pelayanan pemerintahan sehingga pembangunan dan kesejahteraan masyarakat dapat dirasakan secara merata, sebagaimana yang telah berlangsung di enam provinsi lainnya di Tanah Papua,” katanya.
Ia juga menepis anggapan bahwa tim perjuangan DOB memiliki kewenangan menentukan siapa yang akan menjadi gubernur apabila Papua Utara terbentuk.
“Soal siapa yang akan menjadi gubernur, itu sepenuhnya merupakan keputusan masyarakat melalui mekanisme demokrasi. Bukan hak tim perjuangan ataupun kelompok tertentu untuk menentukannya,” tegasnya.
Di akhir keterangannya, Roberth mengajak seluruh masyarakat Papua untuk terus menjaga persatuan, keamanan, dan kedamaian, serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar. Ia juga meminta dukungan doa dari seluruh masyarakat agar perjuangan pembentukan DOB Papua Utara dapat segera terwujud demi pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua.(Redaksi)
Comment